MANDAILING NATAL — Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat gratis di kawasan Sipalangka, Kecamatan Lembah Sorik Marapi (LSM), sebagai salah satu langkah untuk menangani persoalan anak putus sekolah di daerah tersebut.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution saat memberikan arahan kepada camat dan kepala desa di wilayah Panyabungan Selatan pada Jumat (4/9/2026). Pemerintah daerah menjadikan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu intervensi untuk membantu anak-anak dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi agar kembali memperoleh akses pendidikan.
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, terdapat sekitar 1.370 anak jenjang SD dan SMP yang tercatat putus sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena Madina disebut menghadapi persoalan anak putus sekolah yang cukup tinggi di Sumatera Utara.
Dinas Pendidikan Lakukan Pemetaan
Untuk mengetahui persoalan secara lebih mendalam, Dinas Pendidikan Madina sebelumnya telah menurunkan tim ke berbagai wilayah. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
Faktor yang ditelusuri antara lain kondisi ekonomi keluarga, persoalan administrasi kependudukan, hingga berbagai kendala lain yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Hasil pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang tepat.
Bupati Madina juga meminta pemerintah kecamatan dan desa ikut aktif melakukan pendataan anak-anak yang kehilangan akses pendidikan. Data yang akurat dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui siapa saja yang membutuhkan bantuan serta memastikan program pendidikan tepat sasaran.
Sekolah Gratis untuk Keluarga Kurang Mampu
Sekolah Rakyat yang direncanakan di kawasan Sipalangka diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi anak-anak yang selama ini terkendala biaya pendidikan. Dengan adanya akses pendidikan gratis, pemerintah berharap mereka dapat kembali belajar dan memiliki bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja pada masa mendatang.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan pendidikan secara lebih menyeluruh. Tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan anak-anak yang sudah terdata sebagai putus sekolah mendapatkan pendampingan dan kesempatan untuk kembali belajar.
Pendataan Menjadi Kunci
Persoalan 1.370 anak putus sekolah menunjukkan pentingnya data pendidikan yang akurat hingga tingkat desa. Pemerintah daerah perlu mengetahui kondisi setiap anak agar solusi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Selain persoalan putus sekolah, data pendidikan Kabupaten Mandailing Natal juga terus mengalami pemutakhiran. Data Residu Pendidikan Kemendikdasmen yang diperbarui 6 September 2026 masih mencatat sejumlah data peserta didik yang membutuhkan pembenahan administrasi, termasuk data NISN, kependudukan, dan kode wilayah.
Karena itu, koordinasi antara Dinas Pendidikan, pemerintah desa, sekolah, dan keluarga menjadi penting. Pendataan yang akurat akan membantu pemerintah menentukan prioritas sekaligus mengevaluasi apakah program yang dijalankan benar-benar mampu mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan.
Pembangunan Sekolah Rakyat gratis di Sipalangka kini menjadi salah satu perhatian dalam upaya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menangani persoalan pendidikan. Masyarakat tentu berharap rencana tersebut segera direalisasikan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi anak-anak yang selama ini kehilangan kesempatan untuk bersekolah.
