KAB MANDAILING NATAL — Persoalan pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi perhatian. Sebanyak 1.370 anak jenjang SD dan SMP tercatat putus sekolah, sehingga pemerintah daerah didorong untuk segera mengambil langkah konkret agar anak-anak tersebut dapat kembali memperoleh hak pendidikan.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, dr. MHD Faisal S, dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (1/9/2026). Menurutnya, jumlah tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh hanya dipandang sebagai angka statistik.
Dinas Pendidikan Madina saat ini mulai melakukan pemetaan terhadap anak-anak yang tidak lagi bersekolah. Pengawas sekolah dan Koordinator Wilayah (Korwil) diminta turun langsung ke lapangan untuk mendata kondisi masing-masing anak sekaligus mencari tahu penyebab mereka berhenti sekolah.
Penyebab putus sekolah dinilai dapat berbeda-beda. Faktor ekonomi keluarga, persoalan administrasi, kondisi keluarga, maupun faktor sosial lainnya perlu diidentifikasi agar penanganan yang diberikan tidak bersifat umum, tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.
Kepala Dinas Pendidikan Madina menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak dasar anak dalam memperoleh pendidikan tetap terpenuhi. Karena itu, hasil pendataan di lapangan akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Persoalan tersebut kembali mendapat perhatian publik pada Kamis (3/9/2026). Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Tantowi Yahya Nasution, meminta pemerintah daerah menjadikan masalah 1.370 anak putus sekolah sebagai agenda prioritas dan memastikan kebijakan pendidikan berjalan secara konsisten.
HMI juga mendorong pemerintah membuka data secara lebih transparan, termasuk mengenai sebaran anak putus sekolah berdasarkan wilayah, usia, jenjang pendidikan, serta faktor penyebabnya. Dengan data yang lebih terperinci, pemerintah diharapkan dapat menetapkan target yang jelas untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke jalur pendidikan.
Sebelumnya, perhatian terhadap persoalan anak putus sekolah juga terlihat ketika Dinas Pendidikan Madina turun langsung membantu empat anak dari keluarga kurang mampu di Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan. Tiga anak diketahui pernah bersekolah namun putus sekolah, sedangkan satu anak belum pernah mengikuti pendidikan formal.
Pada perkembangan berikutnya, Dinas Pendidikan memberikan bantuan perlengkapan dan membantu proses administrasi agar anak-anak tersebut dapat kembali bersekolah. Salah satu dari empat bersaudara itu bahkan telah dipastikan kembali masuk ke SD Negeri 111.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Madina membutuhkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada sekolah, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial keluarga.
Baca Juga : https://dinaspendidikankabmandailingnatal.com/strategi-peningkatan-literasi-siswa-di-mandailing/
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pihak sekolah. Pendekatan bersama diperlukan agar anak-anak yang terancam putus sekolah dapat segera teridentifikasi dan memperoleh pendampingan.
Dengan langkah pendataan dan intervensi yang berkelanjutan, persoalan 1.370 anak putus sekolah di Madina diharapkan dapat ditekan. Yang paling penting, setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk kembali belajar dan membangun masa depan melalui pendidikan.